ANAMBAS, Kepri.co.id – Direktur PT Air Sene Jaya, Harid, menyebut alokasi BBM Bio Solar untuk SPBU Air Sene Jaya mencapai 350 ton per bulan. Sementara itu, jumlah rekomendasi BBM yang masuk ke perusahaan tercatat sekitar 612 ton hingga Oktober 2026.
Harid menjelaskan, angka 612 ton tersebut merupakan akumulasi rekomendasi dari sejumlah sektor. Rekomendasi itu mencakup sektor perikanan, transportasi laut, hingga kebutuhan instansi lainnya.
“Kalau rekomendasi yang masuk ke kami, jumlahnya kurang lebih sekitar 612 per Oktober,” kata Harid saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan, alokasi yang dikelola SPBU PT. Air Sene Jaya tetap sebesar 350 ton. Pihaknya juga menyampaikan laporan alokasi tersebut kepada Bagian Ekonomi dan Pertamina.
“Kalau dari kami, tetap 350 ton karena pelaporannya disampaikan kepada Bagian Ekonomi dan Pertamina,” ujarnya.
Realisasi dan Ketersediaan BBM
Harid turut menjelaskan angka penyaluran Bio Solar selama Oktober 2026. Menurutnya, SPBU Air Sene Jaya menyalurkan sebanyak 342.240 liter pada bulan tersebut.
Harid mengatakan alokasi 350 ton berlaku hingga Oktober 2026. Namun, pengambilan BBM terkadang menyisakan sekitar 8 hingga 10 ton, bergantung pada kondisi lapangan.
“Alokasi pasti sampai Oktober sebesar 350 ton. Namun, dalam pengambilannya terkadang ada sisa sekitar 8 sampai 10 ton, tergantung kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Menurut Harid, perusahaan juga mengevaluasi kebijakan lama di sejumlah desa yang memungkinkan masyarakat mengambil BBM tanpa rekomendasi.
Terkait ketersediaan stok, ia menyebut BBM kini tidak lagi cepat habis setelah pasokan tiba.
“Kami tidak pernah lagi mengalami kondisi BBM cepat habis seperti sebelumnya. Bahkan, sampai akhir bulan pun biasanya masih tersedia” katanya.
Persoalan alokasi dan mekanisme penyaluran BBM tersebut turut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyaluran BBM Bersubsidi di Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Senin (2/11/2026).
Dalam rapat itu, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, meminta perangkat daerah menyusun formula pembagian alokasi yang terukur dan proporsional. Pemerintah daerah juga mendorong pendataan ulang kebutuhan BBM serta penguatan pengawasan distribusi.
