BATAM (Kepri.co.id) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menyasar program One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI) serentak di tiga provinsi.
Tiga provinsi tersebut Kepri, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel)
Pencanangan serentak OLGOZI di tiga provinsi ini, dilakukan secara daring di Hotel Best Western Premier (BWP) Panbil Kota Batam, Rabu (4/10/2023).
Pencanangan program OLGOZI melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tersebut, dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan secara daring Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
Hadir juga secara langsung Sekretaris Eksekutif Kemenpan RB Prof Eko Prasojo, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Dirjen Disdukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi.
Kemudian bupati dan walikota se-Provinsi Kepri bersama instansi vertikal lainnya. Secara daring dihadiri 14 bupati dan walikota se-Provinsi Kalteng, dan 24 bupati serta walikota se-Provinsi Sulsel.
Menpan RB, Abdullah Aswar Anas, secara daring mengatakan, pencanangan OLGOZI ini hal yang sangat penting.
Dikatakannya, program reformasi birokrasi melalui pencanangan OLGOZI, dimaksudkan untuk melahirkan birokrasi bebas korupsi, bersih melayani, yang muaranya melahirkan birokrasi berkinerja lincah, cepat, tepat, dan terukur.
Dilanjutkannya, program OLGOZI dilakukan secara masif, dengan harapan agar pemerintah daerah segera memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Program ini, diharapkan mampu menjadi solusi konkret menghadirkan pemerintah daerah yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Masih Menpan, birokrasi bersih dan melayani melalui pembangunan zona integritas, terutama pada institusi atau lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dampaknya akan meningkatkan kepercayaan publik dan dirasakan masyarakat.
“Ini yang akan kita dorong dari penerapan OLGOZI, melahirkan birokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pelayanan berkualitas,” jelasnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, Pemprov Kepri terus berupaya menyukseskan percepatan pembangunan zona integritas di Kepri, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.
Meski begitu, keberhasilan pembangunan zona integritas ini, ditentukan kualitas dan kapasitas masing masing individu yang mempunyai relevansi, dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas organisasi itu sendiri.
Implementasinya tecermin dari sikap jujur, konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pencanangan zona integritas di Kepri sendiri, sambung Gubernur Ansar, telah dilaksanakan melalui penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, serta pemantauan pembangunan zona integritas itu sendiri. Adapun penilaiannya dilakukan tim penilai nasional.
“Saya berharap, OLGOZI ini menjadi salah satu solusi bagi Provinsi Kepri, khususnya unit WBK/WBBM yang telah ada makin baik lagi. Ini ditandai dipilihnya Kepri sebagai pilot project pelaksanaan program OLGOZI, sekaligus bentuk wujud deklarasi Kepri siap membangun zona integritas,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama secara serentak Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, oleh bupati dan walikota se-Provinsi Kepri.
Serta seluruh bupati dan walikota se-Provinsi Kalteng, dan seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulsel. (hen)
