BATAM (Kepri.co.id) – Badan Pengusahaan (BP) Batam saat ini, sedang membangun jalan komplek rumah contoh warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City di Tanjung Banon.
Sementara itu, pengerjaan empat rumah contoh untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City, sudah memasuki tahap penyelesaian.
BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengatakan, realisasi pengerjaannya pun hampir 100 persen rampung.
Sejauh ini, lanjut Ariastuty, tidak ada kendala yang cukup signifikan dalam tahap penyelesaian bangunan. Termasuk proses pematangan lahan dan penyiapan badan jalan.
Baca Juga: Dewas BP Batam Tinjau Empat Rumah Contoh Warga Terdampak Rempang Eco-City
“Pengerjaan rumah contoh sudah masuk dalam tahap penyelesaian. Kita berharap, seluruh proses ini dapat rampung dalam minggu ini,” ujar Tuty, panggilan akrabnya, Rabu (3/4/2024).
Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui BP Batam berkomitmen segera menyelesaikan seluruh pembangunan rumah baru yang berlokasi di Tanjung Banon tersebut.
Dengan harapan, publik dapat melihat keseriusan pemerintah menyiapkan hunian yang nyaman bagi warga Rempang ke depan.
Baca Juga: Ok Gas, Finishing Empat Rumah Contoh Rempang Eco-City
“Tim menargetkan, 100 rumah sudah berdiri di Tanjung Banon hingga September nanti. Pembangunan rumah berikutnya sudah masuk tahap lelang, tinggal tunggu eksekusi pengerjaan karena anggaran sudah tersedia,” tambah Tuty.
Sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Tuty menekankan, pihaknya akan selalu mengedepankan hak-hak masyarakat agar tidak terabaikan.
Bahkan, BP Batam dan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan juga melibatkan seluruh unsur dalam menyusun kebijakan, terkait penanganan dampak sosial terhadap pengembangan proyek strategis nasional tersebut.
Baca Juga: Awal April 2024, BP Bangun 961 Rumah Warga Terdampak Rempang Eco-City
Di beberapa rapat tindak lanjut pengerjaan proyek, BP Batam pun turut mengundang unsur akademisi, tokoh masyarakat Melayu, serta perwakilan warga yang terdampak.
“Setiap pembangunan pasti ada dampak sosial. Tapi, yang terpenting bagaimana menangani dampak sosialnya secara humanis dengan mengedepankan hak-hak masyarakat agar tidak terabaikan,” tutup Tuty. (rud)
