BATAM (Kepri.co.id) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Kepri, menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (27/8/2025). Aksi ini menjadi perhatian publik, karena menyoroti berbagai persoalan strategis yang dinilai mencerminkan keresahan masyarakat.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda SE; Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi ST; bersama Walikota Batam, Dr Amsakar Achmad SSos MSi, serta sejumlah anggota DPRD dan pejabat terkait.
Setelah berorasi di luar gedung, perwakilan mahasiswa diajak masuk ke ruang rapat Komisi III untuk berdialog. Koordinator Wilayah BEM SI Sumatera Bagian Utara, Muryadi Agus Priawan, menegaskan, aksi mereka bukan sekadar unjuk rasa, tetapi bentuk kepedulian dan kontrol sosial, agar arah pembangunan di Batam lebih berpihak pada rakyat.
”Sebanyak 11 isu kami angkat, mulai dari banjir, pengelolaan sampah, hingga mafia pangan. Ini suara mahasiswa sekaligus keresahan masyarakat yang kami kawal bersama,” ujarnya.
Walikota Batam, Amsakar Achmad, merespons dengan menyampaikan langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan pengawasan bersama, agar masalah publik bisa ditangani lebih cepat dan tepat.
”Masalah sampah, tidak bisa selesai tanpa kesadaran kolektif. Mahasiswa dan masyarakat punya peran penting dalam pengawasan, agar solusi yang kita jalankan benar-benar memberi manfaat,” ujar Amsakar.
Pemerintah Kota juga memaparkan penambahan armada pengangkut sampah, pembangunan incinerator, serta evaluasi jam operasional dump truck dan bin kontainer. Sementara itu, DPRD Batam melalui Komisi II dan III berjanji mengawal isu-isu lain seperti konflik agraria, mafia pangan, dan program makan bergizi gratis (MBG).
Dialog ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan mahasiswa secara resmi kepada Walikota dan DPRD. Mahasiswa menyatakan apresiasinya atas keterbukaan pemerintah, namun tetap menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi. ”Kami akan mengawal pembangunan Batam, agar lebih berpihak pada masyarakat. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap turun kembali,” ujar Muryadi.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik adalah bagian penting dari demokrasi, sekaligus penguat langkah pemerintah dan legislatif, agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. (amr)
BERITA TERKAIT:
BEM SI Sebut Aksinya Damai, Keributan Dilakukan Oknum Penyusup
Ketua DPRD Batam Terima Aliansi Mahasiswa, Audiensi Solusi Permasalahan Rempang
