NATUNA (Kepri.co.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda, penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Rapat yang berlangsung khidmat ini dipimpin Ketua DPRD Natuna, Rusdi. Ia memastikan, sidang telah memenuhi kuorum sesuai ketentuan tata tertib, sehingga agenda paripurna dapat dilaksanakan secara sah, Jumat (27/3/2026).
”Berdasarkan hasil absensi dan ketentuan yang berlaku, rapat paripurna dinyatakan kuorum dan dapat dilanjutkan,” ujar Rusdi.
Paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Jarmin Sidik, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Cen Sui Lan menegaskan, penyampaian LKPj merupakan amanat konstitusional sekaligus wujud pertanggungjawaban kepala daerah, atas jalannya pemerintahan selama satu tahun anggaran.
”LKPj ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting mengevaluasi kinerja dan menyusun langkah perbaikan ke depan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, LKPj 2025 memuat gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan urusan pemerintahan, capaian pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga kebijakan strategis yang telah dijalankan.
Capaian Positif dan Tantangan Nyata
Sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Natuna pada 2025 tercatat meningkat menjadi 78,94. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 4,81 persen, disertai perbaikan tingkat ketimpangan pendapatan.
Namun demikian, pemerintah daerah juga mencermati sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara serius. Di antaranya tingkat pengangguran yang meningkat menjadi 3,98 persen serta pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar -1,61 persen, terutama pada sektor non-migas.
”Kondisi ini menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih tangguh, inklusif, dan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja,” jelasnya.
Kinerja Keuangan dan Fokus Percepatan Infrastruktur
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah setelah perubahan APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp1,087 triliun, dengan realisasi mencapai Rp935,55 miliar atau sekitar 86 persen.
Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp106,28 miliar, pendapatan transfer Rp823,01 miliar, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp6,24 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dianggarkan Rp1,091 triliun dengan realisasi Rp929,39 miliar atau 85,11 persen. Bupati mengakui, realisasi belanja modal yang masih perlu ditingkatkan akan menjadi fokus utama dalam percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur.
Sinergi dan Optimisme Pembangunan
Bupati Cen Sui Lan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, sebagai mitra strategis dalam membangun Natuna.
”Kami sangat mengharapkan saran dan rekomendasi konstruktif dari DPRD, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Natuna, lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
Ke depan, arah pembangunan Natuna akan difokuskan pada penguatan sektor ekonomi produktif, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong Natuna menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. (abed)
BERITA TERKAIT:
Cen Sui Lan Sampaikan LKPj Masa Wan Siswandi, ke Depan Banyak Menghadapi Tantangan
Cen Sui Lan Ajak Sinergi untuk Efisiensi Anggaran di Natuna
