JAKARTA (Kepri.co.id) – Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI), tengah mempersiapkan “Pasukan Hukum Tangguh”, untuk menghadapi dinamika peperangan modern dan siber digelar di Aula Satpamwal Denma Mabes TNI Cilangkap, 23 hingga 26 September 2025,
Kegiatan latihan teknis (latnis) selama empat hari ini, melalui Dukungan Hukum pada Operasi Gabungan TNI tahun anggaran 2025, diikuti 75 peserta terdiri staf intelijen/ siber, operasi, hukum, kesehatan, bintal hingga Polisi Militer, dengan pangkat mulai dari Letnan Dua hingga Kolonel.
Sehingga, keberagaman peserta latnis ini mencerminkan pentingnya sebuah dukungan hukum lintas fungsi, dalam operasi gabungan TNI secara profesional.
Latnis ini disebut-sebut sebagai langkah strategis, memperkuat legalitas operasi gabungan TNI dan menjawab tantangan keamanan regional, yang kian kompleks dan dinamis.
Kababinkum TNI, Laksamana Muda TNI Farid Ma’ruf SH MH, ketika membuka kegiatan Latnisdukkum 2025, mengatakan, latihan ini dirancang memperkuat pemahaman hukum perang, dan aturan pelibatan di semua lini operasi gabungan TNI.
“Kami ingin memastikan, setiap prajurit TNI mampu memahami legalitas dan legitimasi atas tugas operasi gabungan yang dilakukan. Sehingga, pelaksanaan tugas berlangsung sesuai aturan hukum nasional dan internasional,” kata Laksamana Muda TNI Farid.
Selain Babinkum TNI, terangnya, sejumlah pihak eksternal pun dilibatkan sebagai narasumber. Antara lain, pihak Komnas HAM RI, Kementerian Luar Negeri RI, dan ICRC, guna memperkaya perspektif peserta terhadap perkembangan hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, serta kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi tantangan keamanan regional.
“Latihan teknis ini menggunakan metode diskusi panel, pemaparan skenario latihan, hingga praktik penyusunan produk hukum dan RoE, serta diakhiri dengan Tactical Floor Game (TFG). Dengan metode ini, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan materi secara langsung pada konteks operasi gabungan,” ucap
Kababinkum TNI.
Dipaparkan Farid, Latnisdukkum ini akan menjadi langkah strategis TNI, menjawab tantangan perang modern yang kian kompleks.
“Artinya apa. Dengan pembekalan dan pemahaman hukum yang kuat maka para perwira TNI diharapkan akan mampu mendukung sistem operasi gabungan, dengan landasan legalitas yang kokoh. Sekaligus menjaga citra profesionalisme TNI di mata nasional dan internasional. (amr)
BERITA TERKAIT:
Kolonel Marinir Nioko Resmi Jabat Danpuslatmar Kodiklatal, Tonggak Baru Pengabdian Korps Marinir
TMMD ke-125 Kodim 0316/Batam Dapat Apresiasi Mabes TNI AD: TNI dan Rakyat Kompak Bangun Negeri
Danyonif 4 Marinir Pimpin Apel Gelar Keberangkatan Satgas Pamtas RI-PNG Mobile 2025
