BATAM (Kepri.co.id) – Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam, menggelar sosialisasi forum konsultasi publik yang dikemas dalam focus group discussion (FGD) di Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Kamis (20/6/2024).
Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kegiatan ini digelar membahas sektor kepelabuhanan, khususnya pengerukan dan reklamasi.
Baca Juga: Kemenko Perekonomian Jadikan KPBPB Batam Sebagai Model KPBPB Lainnya di Indonesia
Sebanyak lebih dari 100 peserta dengan khidmat mengikuti jalannya sosialisasi di meeting room Santika Hotel Batam Center.
“Peserta yang kami undang tidak hanya dari internal BP Batam, namun juga pihak akademisi dan tentunya penggiat usaha kepelabuhanan di Kota Batam,” ujar Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buana.
Ia menyampaikan, kegiatan ini penting dihelat guna memastikan keberlangsungan norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan proses perizinan yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
“Pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus ke pemerintah pusat, karena BP Batam sudah diberikan mandat langsung menerbitkan seluruh perizinan yang ada di KPBPBB,” lanjut Harlas.
Selain itu, mendorong Kota Batam menjadi hub logistik nasional, pengelolaan pada sektor kepelabuhanan harus disempurnakan, khususnya pada terminal khusus (tersus) yang dijalankan lebih kurang dari 130 shipyard di Kota Batam.
Baca Juga: Komisi VII DPR Bahas Peluang Pasir Laut Kembali Dibuka
“Pada perjalanannya, shipyard akan melakukan reklamasi dalam rangka ekspansi bisnis. Ini tidak bisa kita pungkiri dan wajib menjadi atensi, karena ketersediaan lahan di Kota Batam sudah sangat terbatas,” kata Harlas.
Selain itu, kegiatan pengerukan di lokasi-lokasi shipyard juga dibutuhkan untuk meminimalisir sedimentasi dan memperlancar manuver kapal.
“Nah, ini juga sudah diatur perizinannya di BP Batam. Ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha, sebelum dan sesudah melakukan proses pengerukan,” ujar Harlas.
Ia menegaskan, seluruh proses perizinan beserta dokumen yang dibutuhkan telah tertera di Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS), yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Nasional (OSS).
Pada prinsipnya, kata Harlas, pihaknya mendorong para pelaku usaha kepelabuhanan, memaksimalkan pemanfaatan aplikasi OSS Risk Based Approach (RBA) dan IBOSS ini, dalam setiap kegiatan pengerukan dan reklamasi.
Baca Juga: Hadapi Kebutuhan Layanan Online Berbasis Risiko, BP Batam Latih SDM PTSP
“Karena prosesnya sudah sangat mudah sekali dan dokumennya bisa diunggah di mana saja. Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, salah satu upaya meningkatkan realisasi investasi dengan mempercepat perizinan berusaha,” ungkap Harlas.
Selain itu, Harlas mengajak para pelaku usaha berkonsultasi dengan BP Batam di Mal Pelayanan Publik (MPP), jika menemukan kendala dalam penginputan berkas.
“Semoga upaya BP Batam mendorong pemanfaatan OSS RBA dan IBOSS, dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha kepelabuhanan di Kota Batam, sehingga perekonomian Kota Batam meningkat signifikan di tahun 2024 ini,” pungkasnya.
Adapun kegiatan ini mengundang Koordinator Kelompok Bimbingan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Hadi Sholekhan Arif dan Analis Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Alexander Volta Matondang sebagai narasumber. (amr)
