BATAM (Kepri.co.id) – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat menindaklanjuti masukan Komisi VI DPR RI terkait persoalan banjir dan genangan air di sejumlah wilayah Kota Batam. Sehari setelah rapat dengar pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim melakukan pengecekan lapangan terhadap 11 titik yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir.
Peninjauan dipimpin Anggota/ Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur BP Batam, Wulung Wardhana, serta jajaran terkait.
Dalam upaya memastikan penanganan berjalan terpadu, BP Batam turut melibatkan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta camat di masing-masing wilayah yang menjadi lokasi peninjauan.
Adapun sejumlah titik yang diperiksa meliputi kawasan Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batuaji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang kerap mengalami genangan saat intensitas hujan tinggi.
Langkah cepat tersebut merupakan tindak lanjut atas perhatian Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam RDP yang menyoroti pentingnya penguatan sistem drainase seiring pesatnya perkembangan Batam.
Menurut Sturman yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepri ini, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Batam harus berjalan seimbang dengan kesiapan sistem pengendalian banjir, agar mampu menghadapi peningkatan aktivitas kota.
Menanggapi hal itu, Mouris Limanto mengatakan, pengecekan langsung ke lapangan menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya sebelum menentukan solusi teknis yang tepat.
”Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan, karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus berdasarkan kajian yang akurat, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Mouris.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan arahan langsung Kepala BP Batam, Dr Amsakar Achmad SSos MSi, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, agar setiap masukan dari masyarakat maupun lembaga legislatif segera ditindaklanjuti melalui aksi nyata.
”Setiap persoalan tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Masukan yang diterima harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Dari hasil peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam, BP Batam mulai menyusun skema penanganan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi sistem aliran air, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Melalui langkah tersebut, BP Batam berharap sistem infrastruktur pengendalian banjir di Batam semakin mampu mendukung pertumbuhan kota sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. (amr)
BERITA TERKAIT:
Dari CSR ke Solusi, Deputi BP Batam Tinjau Pekerjaan Drainase untuk Atasi Banjir
Komitmen Atasi Banjir, BP Batam Rencanakan Bangun Drainase hingga Kolam Retensi
Investasi Batam Tumbuh Pesat: Penataan Infrastruktur dan Penanganan Banjir jadi Prioritas BP Batam
