ADA gagasan sederhana yang justru layak dibicarakan serius: kendaraan dari Batam dengan plat hijau atau putih diberi dispensasi khusus 3–5 hari untuk berwisata ke Bintan, dengan persyaratan, batas waktu, dan pengawasan yang jelas.
Usulan Kadisbudpar Kabupaten Bintan ini, bukan sekadar soal kendaraan, tetapi tentang bagaimana regulasi dapat membuka ruang pergerakan wisatawan domestik sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Batam dan Bintan.
Selama ini kita gemar berbicara tentang konektivitas pariwisata, tetapi konektivitas bukan hanya dermaga, terminal, promosi, atau slogan.
Konektivitas berarti wisatawan benar-benar mudah bergerak dari satu destinasi ke destinasi lain. Batam dan Bintan memiliki karakter yang saling melengkapi: Batam kuat sebagai kota industri, perdagangan, jasa, belanja, dan kuliner.
Sementara Bintan memiliki kekuatan alam, pantai, Lagoi, Treasure Bay, Gurun Pasir Busung, mangrove, Gunung Bintan, dan kawasan resort. Menghubungkan keduanya, berarti memperpanjang pengalaman wisata sekaligus memperluas perputaran ekonomi.
Gagasan ini semakin menarik, jika dikaitkan dengan wacana kapal pengangkut roll on roll off (RoRo) dari Malaysia, khususnya Johor, menuju Batam atau Bintan.
Kendaraan dari luar negeri dibayangkan dapat masuk untuk berwisata dengan mekanisme tertentu. Maka, muncul pertanyaan yang sederhana: jika kendaraan asing dapat dipertimbangkan masuk demi mendatangkan wisatawan dan uang dari luar, mengapa kendaraan masyarakat dari Batam sendiri tidak diberi ruang yang terukur untuk berwisata ke Bintan? Tentu perlakuannya tidak harus sama, tetapi logika kemudahan pariwisatanya patut dipertimbangkan.
Dispensasi bukan berarti semua aturan dihapus. Justru, harus ada aturan yang lebih terang: kendaraan didaftarkan, identitas pemilik tercatat, tujuan perjalanan jelas, masa berlaku dibatasi, pergerakan dapat diawasi, dan kendaraan wajib kembali sesuai ketentuan.
Jika diperlukan, kebijakan dapat dimulai melalui uji coba terbatas. Dengan sistem digital dan pengawasan lintas instansi, risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan tujuan utama, yaitu memberi kemudahan kepada wisatawan domestik.
Dampaknya terhadap ekonomi lokal juga tidak kecil. Ketika keluarga Batam membawa kendaraan sendiri ke Bintan, mereka tidak hanya mengeluarkan uang untuk tiket penyeberangan. Mereka akan membeli makanan, menikmati objek wisata, menginap, membeli oleh-oleh, menggunakan jasa pemandu, membayar parkir, mengisi bahan bakar, dan berbelanja di usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Uang yang dibelanjakan wisatawan kemudian berpindah dari satu pelaku ekonomi ke pelaku lainnya. Dari restoran ke pemasok bahan makanan, dari hotel ke pekerja, dari destinasi ke pedagang, dan dari wisatawan ke masyarakat setempat.
Efeknya dapat menjadi lebih besar, jika perjalanan berlangsung dua arah. Masyarakat Bintan yang berkunjung ke Batam juga akan membelanjakan uang di pusat kuliner, perdagangan, jasa, hiburan, hotel, dan berbagai usaha lainnya.
Artinya, kebijakan ini bukan hanya mendatangkan wisatawan ke Bintan, tetapi menciptakan arus wisata Batam–Bintan yang saling menghidupkan.
Semakin sering orang bergerak, semakin besar peluang transaksi terjadi. Pariwisata akhirnya tidak berhenti di pintu masuk destinasi, tetapi menjadi rantai ekonomi yang menyentuh banyak lapisan masyarakat.
Bagi masyarakat Batam, terutama keluarga dan pekerja industri, Bintan menawarkan pilihan rekreasi yang relatif dekat tanpa harus selalu melakukan perjalanan ke Singapura atau Malaysia.
Bagi Bintan, tambahan wisatawan domestik dapat memperluas pasar yang selama ini tidak hanya bergantung pada wisatawan mancanegara. Ini penting, karena ekonomi pariwisata yang sehat membutuhkan pasar yang beragam. Ketika satu sumber wisatawan melemah, pasar domestik dapat menjadi salah satu penyangga aktivitas usaha lokal.
Karena itu, jangan melihat kendaraan wisatawan hanya sebagai objek pengawasan. Di balik sebuah mobil keluarga terdapat konsumsi, transaksi, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.
Satu perjalanan mungkin tampak kecil, tetapi ribuan perjalanan dalam setahun dapat membentuk arus ekonomi yang berarti. Jika setiap keluarga yang datang membelanjakan uang di restoran, penginapan, objek wisata, toko oleh-oleh, dan UMKM, manfaatnya tidak berhenti pada satu pelaku usaha. Ia mengalir seperti air, dari hulu ke banyak cabang ekonomi lokal.
Kalaupun ada penyalahgunaan, yang harus ditindak adalah pelanggarnya dan yang diperbaiki adalah sistemnya. Jangan karena kemungkinan ada oknum, seluruh masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh manfaat ekonomi.
Kebijakan publik memang harus berhati-hati, tetapi kehati-hatian tidak seharusnya berubah menjadi ketakutan untuk mencoba. Uji coba, pencatatan data, evaluasi, dan sanksi dapat menjadi instrumen untuk memastikan kemudahan tidak berubah menjadi celah pelanggaran.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar boleh atau tidaknya sebuah mobil Batam berwisata ke Bintan. Yang sedang kita bicarakan, cara memandang Kepri sebagai satu ekosistem ekonomi dan pariwisata.
Batam punya pasar, Bintan punya destinasi; Batam punya mobilitas, Bintan punya ruang rekreasi. Jika keduanya disambungkan dengan kebijakan yang tepat, yang bergerak bukan hanya kendaraan, tetapi juga wisatawan, konsumsi, UMKM, investasi, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat.
Wonderful Kepri, Colourful Batam, dan Joyful Bintan jangan berhenti sebagai slogan promosi. Biarkan ketiganya terasa dalam perjalanan nyata.
Jika dispensasi kendaraan wisata dapat dirancang secara legal, aman, terukur, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata, tidak ada salahnya gagasan ini diuji dan dievaluasi.
Pariwisata membutuhkan lebih dari sekadar destinasi yang indah; ia membutuhkan akses yang mudah, regulasi yang cerdas, dan keberanian mengubah batas administratif menjadi jembatan ekonomi.
Jangan sampai roda kendaraan sudah siap bergerak, tetapi kebijakan masih sibuk mencari alasan untuk berhenti. ***
