ANAMBAS, Kepri.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi dana Desa Lingai tidak berkaitan dengan kepentingan politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Penegasan ini menyusul kemenangan Iskandar dalam Pilkades Lingai, meski dirinya berstatus tersangka dan masih menjalani penahanan.
Kasi Intel Kejari Kepulauan Anambas, Adjudian Syafitra SH, menyampaikan bahwa penyidik menangani perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang mereka temukan. Menurutnya, proses hukum terhadap Iskandar tidak memiliki tujuan untuk menjegal pencalonan maupun memengaruhi hasil pemilihan kepala desa.
“Kami sampaikan bahwa penanganan terhadap perkara tersebut adalah murni penegakan hukum, tidak berkaitan dengan kepentingan politik, seseorang, maupun golongan. Penyidik berkomitmen menangani perkara ini secara profesional dan independen,” tegas Adjudian saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Adjudian menyampaikan penegasan tersebut untuk meluruskan persepsi masyarakat mengenai waktu penanganan perkara. Sebab, Kejari menetapkan Iskandar sebagai tersangka pada 3 November 2026, atau sembilan hari sebelum pemungutan suara Pilkades Lingai pada 12 November 2026.
Iskandar Raih 76 Suara Meski Menjalani Penahanan
Dalam pemungutan suara tersebut, Iskandar justru berhasil meraih kemenangan meski menjalani penahanan. Dia memperoleh 76 suara, sementara pesaingnya, Zamri, mengantongi 63 suara. Dengan demikian, Iskandar unggul 13 suara dari pesaingnya dalam kontestasi tingkat desa tersebut.
Kemenangan itu kemudian memunculkan perhatian masyarakat karena Iskandar masih menghadapi proses hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa. Namun, status tersangka dan proses penahanan tidak mengubah sikap Kejari dalam menangani perkara tersebut. Adjudian kembali menegaskan bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebelumnya menjelaskan mekanisme tindak lanjut terhadap hasil Pilkades Lingai. Iskandar tetap mengikuti prosedur pelantikan, kemudian menjalani pemberhentian sementara pada hari yang sama.
“Iskandar tetap akan dilantik sesuai prosedur. Namun, pada hari yang sama, ia langsung diberhentikan sementara. Pemerintahan Desa Lingai nantinya akan dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) hingga perkara hukum tersebut berkekuatan hukum tetap,” demikian penjelasan DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dugaan Kerugian Negara Mencapai Rp1,14 Miliar
Perkara yang menjerat Iskandar berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lingai tahun anggaran 2021 hingga 2023. Kejari Kepulauan Anambas menangani dugaan penyimpangan tersebut melalui proses penyidikan.
Berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, dugaan penyimpangan itu diperkirakan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,14 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan perkara yang saat ini masih berjalan.
Hingga Jumat (13/11/2026), Iskandar masih menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kepulauan Anambas untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, Kejari menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penanganan perkara secara profesional dan independen tanpa mencampuradukkan proses hukum dengan dinamika politik desa. (latep)
