BATAM (Kepri.co.id) – Komisi III DPRD Batam menyesalkan manajemen Pollux Habibie, tak hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) terhadap keluhan Pemilik unit apartemen Meisterstadt Pollux Habibie, Rabu (10/1/2023).
RDP ketiga ini, membahas fasilitas yang belum dipenuhi oleh pihak management.
Mantan Deputi General Manager Apartemen Pollux Habibie Batam, Baskoro, mengatakan, beliau sudah lama tidak bekerja di perusahaan itu.
“Sudah tidak di sana lagi, saya sudah pindah. Begitu pula yang lainnya. Jadi semua orang baru,” kata Andre Januar Baskoro saat dihubungi, Rabu (10/1/2024).
Ia menjelaskan, saat ini manajemen Pollux Habibie sudah dikelola manajemen baru, yang dalam faktanya hanya posisi general manager (GM) saja yang diganti.
“Manajemen sekarang GM nya atas nama pak Aris, coba hubungi,” kata dia.
Sementara, GM Pollux Habibie saat ini, Aris Setiawan tidak menjawab konfirmasi awak media soal ketidakhadiran dalam RDP tersebut.
Awak media, tetap melakukan konfirmasi kepada Lawyer Pollux Habibie, Fera Panjaitan SH, CLA.
Ia mengatakan, ketidakhadiran manajemen Pollux Habibie pada RDP tersebut, dikarenakan ada sesuatu hal genting yang sedang dilakukan para pimpinan di kantor pusat, jadi belum ada perwakilan yang dapat hadir.
“Kami sudah melakukan komunikasi dari pagi ke pak Joko (DPRD Batam) juga, mohon izin dan arahan agar pertemuan tersebut di reschedule. Untuk surat tertulis sedang dalam proses dipersiapkan, karena masih berkordinasi mencari tanggal yang pas, untuk pertemuan reschedule tersebut,” ujar Fera melalui WhatsApp Call, Rabu (10/1/2024).
Disinggung soal manajemen Pollux Habibie sudah bubar pihaknya menepis hal itu.
“Tidak benar,” ungkap Fera.
Untuk diketahui, RDP Lanjutan yang digelar di Komisi III DPRD Batam, tidak dihadiri manajemen Pollux Habibie. Padahal, pemilik unit apartemen dan DPRD Batam sudah mengagendakan rapat tersebut jauh-jauh hari.
Salah satu pemilik Unit Apartemen, Nika Astaga mengaku kecewa. Sebab, sebagai pemilik unit fasilitas yang dijanjikan pihak manajemen, dinilainya belum dilengkapi.
“Seharusnya Pollux itu sudah melengkapi semua fasilitas yang dijanjikan, sejak 2020 sampai saat ini fasilitas itu tidak ada,” kata Nika, pensiunan polisi ini.
Menurut dia, banyak fasilitas keamanan yang belum tersedia di gedung itu. Seperti hydrant, genset, anti petir, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Tagihan makin bengkak, bahkan ada yang sampai Rp14 juta, fasilitas tidak ada,” keluh Nika.
Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono, mengaku tidak mendapat kabar apapun dari pihak manajemen terkait ketidakhadiran manajemen Pollux Habibie pada RDP itu.
“Kita sidak Humat ini. Kami tidak dapat kabar dari pihak manajemen,” kata Djoko, politisi Golkar ini.
Pihak DPRD juga, akan mengambil langkah tegas dengan mengajukan pencabutan sertifikat layak fungsi (SLF) Pollux Habibie, jika fasilitas bagi pemilik unit dalam temuan nantinya memang benar tidak terpenuhi. (asa)
