BATAM (Kepri.co.id) – Badan Pengusahaan (BP) Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra beserta tujuh deputi, saat ini tengah menyusun daftar persoalan dan kajian penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor selama ini.
Tiga Deputi BP Batam mengundang para investor dan pelaku usaha pada Selasa (3/6/2025) di Ruang Balairungsari BP Batam, untuk berdiskusi dan mensosialisasikan skema simplifikasi perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Francis; Anggota/ Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto; serta Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad memimpin jalannya diskusi dan paparan.
”Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2029 dari Bapak Presiden sebesar 8%. Untuk Batam lebih tinggi lagi yakni 10%,” tutur Anggota/ Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis.
”Kami saat ini terus safari mengunjungi kawasan industri, untuk mengetahui persoalan dan aktif memetakan apa kendala investasi, kemudian merancang solusi-solusinya. Ini untuk menjaga tujuan investasi yang inklusif dan mencapai target pertumbuhan ekonomi dari Pak Presiden,” imbuh Fary.
Untuk mencapai target 10% tersebut, BP Batam mendesain sejumlah langkah stategis di antaranya:
- a. Rencana simplifikasi perizinan lahan tanpa mengurus fatwa planologi dan izin pematangan lahan;
- b. Upaya mengembalikan sejumlah perizinan yang masih diterbitkan oleh kementerian/ lembaga (K/L) terkait dan dialihkan kembali ke BP Batam;
- c. Membuat dashboard pengaduan real time untuk pelaku usaha;
- d. One stop service terpusat (BP Batam dan Pemko Batam) dan upaya strategis lainnya.
Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menambahkan, alur perizinan lahan yang sebelumnya memakan waktu ±70 hari, kini akan dipersingkat dengan ditiadakan fatwa planologi dan izin pematangan lahan.
”Setelah kami lakukan kajian, pematangan lahan inilah yang menyebabkan tanah matang (gundul), karena fakta di lapangan hanya dimatangkan lalu tidak ditindaklanjuti pengalokasi lahan. Ini dapat menyumbangkan banjir,” kata Mouris.
Dengan kajian tersebut, BP Batam mendesain langkah-langkah simplifikasi perizinan dan mengundang para pelaku industri dan investor, untuk bersama menyempurnakan desain simplifikasi yang telah dirancang.
”Dari kajian yang kami buat maka dibutuhkan penyederhanaan perizinan dan timeline yang cepat, ini yang sedang kami rancang. Pada kesempatan ini, kami minta masukan dari para pelaku usaha untuk memperkaya rencana ini,” terang Mouris.
Hal tersebut mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha dan pimpinan asosiasi. Mereka berharap, apa yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai harapan. Salah satunya, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Batam, Robinson Tan.
”Terobosan sangat luar biasa, bila perizinan di K/L bisa ditarik ke Batam. Kami pengusaha siap mendukung. Kami dari pelaku usaha properti, juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah (BP Batam) dalam hal kepastian timeline perizinan yang terukur. Karena industri merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi di Batam,” kata Robinson.
Turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kota Batam, Polda Kepri, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, serta pimpinan asosiasi lainnya. (amr)
BERITA TERKAIT:
BP Panggil Perusahaan Melakukan Cut and Fill, Pastikan Seluruh Dokumen Perizinan Lengkap
Kapolda Kepri Zoom Meeting: Perkuat Pengendalian Inflasi dan Pengawasan Perizinan Daerah
Sekretaris Anggota Wantimpres Kaji Penyederhanaan Perizinan di KPBPB dan KEK
Tarik Minat Pelaku Usaha di Jakarta, BP Jelaskan Kemudahan Perizinan di Batam
BP Hadirkan Pelayanan Perizinan Lahan Keliling, Catat Tanggalnya
KKP Hentikan Operasional Tambak Udang PT TTB di Sembulang, Tak Memenuhi Syarat Perizinan
Terbitkan Perka Baru, Kepala BP Batam Pangkas Perizinan Pelabuhan
BP Batam Laporkan Langkah Strategis Percepatan Investasi ke Presiden Prabowo
Li Claudia Tegaskan, Siap Fasilitasi Investor yang Serius Berkolaborasi Majukan Batam
