Gubernur Ingin Kepri Jadi Role Model Kebijakan Taksi Online

Gubernur H Nurdin Basirun mengajak semua pihak untuk mereformasi diri agar bisa berdaya saing. Tidak bisa lagi kota modern seperti Batam ini kelompok masyarakatnya berpikir dengan cara lama.

“Dengan perkembangan zaman saat ini, kita harus masuk dalam kemajuan itu. Ada masalah, kita duduk bersama mencari win win solution. Wali Kota dan semua pihak berusaha semaksimal mungkin agar kota ini bergairah lagi,” kata Gubernur saat membuka pertemuan membahas Angkutan Sewa Khusus Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, beberapa hari lalu.

Sejak Maret 2017 memang mulai terpicu polemik keberadaan taksi online di Kota Batam. Berkali-kali perselisihan muncul yang membuat kota yang semakin bangkit pariwisatanya ini kenyamanannya agak terganggu.

Gubernur menegaskan agar tidak ada polemik berkepanjangan. Energi besar membangkitkan ekonomi daerah ini jangan tersia-sia karena masalah ini. Karena itu, solusi yang didapat dalam pertemuan ini cepat dieksekusi.

“Batam banyak sekali perubahan, semakin tampak keindahan dan harus semakin nyaman. Peran masyarakat perlu untuk mendukung kenyamanan itu. Jangan memaksakan ego,” Gubernur mengingatkan.

Perjalanan kesuksesan Kota Batam, kata Nurdin, harus didukung semua komponen masyarakat, termasuk transportasi. Persoalan harus diselesaikan dengan kebersamaan dan musyawarah. Karena, kata Gubernur, kalau mengedepankan siapa kuat, tak akan menyelesaikan masalah.

Gubernur mengajak semua pihak terkait transportasi ini mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Sebagai orang Kepri, laksanakan petuah dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Dalam pertemuan itu, dihasilkan empat solusi yang diusulkan. Pertama, Pemerintah Kota Batam, Pemprov dan FKPD mewajibkan aplikator untuk menerima seluruh taksi plat kuning yang layak beroperasi untuk bergabung ke aplikasi. Kedua, diminta kepada aplikator dan Asosiasi Driver Online (ADO) untuk menseleksi keanggotaan Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Gubernur (kuota sementara yang akan diberikan kepada badan usaha adalah sebanyak 300 unit).

Ketiga, aplikator tidak boleh melakukan perekrutan driver online baru dan memberikan akses aplikasi kepada driver serta mengacu kepada hal sebagaimana disebutkan dalam poin satu dan dua. Dan yang keempat, penambahan kuota akan diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepri setelah ada kajian dari konsultan yang ditunjuk oleh Provinsi Kepri.

Menurut Nurdin pemerintah selalu berada di tengah. Semua harus mendukung sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena semua pihak ingin masalah ini selesai dan tidak merugikan pihak manapun.

“Semua ingin penegakan hukum. Pak Kapolres siap untuk itu,” kata Gubernur sambil menambahkan dia ingin persoalan taksi online di Batam ini menjadi rule model penyelesaiannya untuk berbagai daerah di Indonesia.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *