Baru-baru ini, Pentagon juga mengonfirmasi peningkatan resmi pertama jumlah tentara AS di Suriah dari sekitar 900 menjadi 2.000 personel, sembari menyatakan bahwa penambahan pasukan itu dilakukan sebelum penggulingan al-Assad.
LANGKAH ini diambil sebagai respons terhadap situasi keamanan yang berkembang di Suriah, dan untuk melindungi kepentingan-kepentingan Amerika Serikat (AS) yang krusial di kawasan tersebut.
“AS memiliki peran besar dalam konflik-konflik tersebut, karena negara itulah yang menyulutnya, menyokongnya, merencanakannya, dan mendukungnya, kendati AS selalu berupaya menyangkal kehadiran dan intervensi langsungnya dalam tindakan-tindakan tersebut,” ujar Muthanna Mishaan al-Mazrouei, profesor geografi politik di Universitas Tikrit Irak, kepada Xinhua.
“Sungguh memalukan menyaksikan bagaimana kita menyerah pada tuntutan pemerintah Israel dan terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah Israel, meski kita mengetahui hal itu salah,” tutur Mike Casey, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, kepada Al Jazeera pada 21 Desember.
“KEMEWAHAN” YANG TAK TERJANGKAU
Hingga Oktober 2024, sekitar 1,9 juta dari total 2,2 juta penduduk di Gaza telah mengungsi. Sebuah studi yang diterbitkan pada Desember 2024 mengenai anak-anak yang hidup di tengah perang Gaza menemukan, bahwa 96 persen dari mereka merasa kematiannya semakin dekat.
Hampir setengah dari anak-anak tersebut, bahkan menginginkan untuk mati karena trauma yang mereka alami.
Hampir satu juta orang, atau satu dari lima penduduk Lebanon, telah mengungsi. Di Suriah, lebih dari 880.000 jiwa telah meninggalkan rumah mereka sejak 27 November 2024, dengan sekitar 6 persen di antaranya merupakan penyandang disabilitas.
Angka kasus trauma psikologis melonjak di seluruh Suriah, terutama di kalangan anak-anak.
Di Yaman, sebanyak 385.000 anak menghadapi malnutrisi akut yang parah, sementara sistem kesehatan yang gagal menyebabkan 540.000 orang rentan terserang berbagai penyakit seperti kolera. Lebih dari 9 juta jiwa di Libya, Palestina, dan Sudan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Konflik-konflik tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan di kawasan itu. International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 2024 memproyeksikan, perekonomian Timur Tengah berpotensi mengalami pemulihan yang berkepanjangan, dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita diperkirakan akan susut 10 persen bahkan satu dekade pascakonflik Gaza.
Mengingat konflik bersenjata yang kerap kali terjadi dan kemunduran sosioekonomi yang menyertainya di Timur Tengah tahun 2024, komunitas internasional menyuarakan seruannya perihal tercapainya stabilitas regional di tahun baru mendatang.
“Saya berharap Israel akan mengubah arahnya dan berupaya memajukan solusi dua negara dengan Palestina, membuka jalan bagi upaya perdamaian dan normalisasi lebih lanjut,” tutur Nimrod Goren, senior fellow untuk Urusan Israel di Institut Timur Tengah yang berbasis di Washington, kepada Xinhua.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara di seluruh dunia, telah berulang kali menyerukan diakhirinya “agresi” Israel terhadap Gaza dan mendesak gencatan senjata yang lama tertunda, sembari berharap gencatan senjata Israel-Hizbullah dapat berlangsung lama, mendukung transisi politik pimpinan Suriah yang “inklusif, kredibel, dan damai,” serta menjanjikan peningkatan bantuan kemanusiaan ke negara-negara Timur Tengah yang dilanda perang.
Kendati demikian, menurut banyak pakar, perdamaian dan pembangunan masih menjadi “kemewahan” yang tak terjangkau bagi Timur Tengah di tahun mendatang.
“Selama elit politik yang mengakar kuat, intervensi eksternal, dan perpecahan sektarian masih dominan, Timur Tengah kemungkinan besar akan tetap menjadi kawasan yang bergejolak dan diperebutkan, dengan perdamaian merupakan prospek yang sulit tercapai dan tidak pasti,” kata Mohamed Elchime, profesor Ilmu Politik di Universitas Helwan di Mesir, kepada Xinhua.
“Saat ini, Timur Tengah menghadapi banyak ketidakpastian. Terdapat begitu banyak pertanyaan perihal Suriah setelah (penggulingan) Assad, permusuhan Iran-Israel, perang Gaza, perampasan tanah oleh Israel di Tepi Barat, militansi Houthi, dan sifat yang tidak dapat diprediksi dari pemerintahan AS mendatang,” urai Giorgio Cafiero, CEO Gulf State Analytics, lembaga konsultan risiko geopolitik yang berbasis di Washington, pada Senin (30/12/2024).
“Situasi regional sedang menuju ketegangan, penurunan, dan hal-hal yang tidak diketahui,” ujar Ali Moussa, analis politik Irak, kepada Xinhua. (amr/ xinhua-news.com)
