ANAMBAS (Kepri.co.id) – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terkait pengesahan laporan keuangan daerah tahun 2025, diwarnai catatan merah bagi pihak eksekutif. Kinerja kemandirian fiskal pemerintah daerah disorot sangat tajam. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tercatat mengecewakan public, karena capaiannya tidak optimal. Dari target awal sebesar Rp53 miliar, uang yang berhasil dikumpulkan hanya menyentuh angka Rp41 miliar, atau sekitar 77,88 persen saja.
Kondisi ini memicu reaksi kritis dari tiga fraksi utama di parlemen, yakni Fraksi Pembangunan Indonesia Raya (F-PPIR), Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F-PNBKS), dan Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (F-PKAD).
F-PNBKS secara terbuka membongkar indikasi kebocoran retribusi daerah. Salah satunya pada penarikan retribusi pas pelabuhan untuk kapal jenis RoRo. Dewan mendesak, penerapan digitalisasi sistem untuk menutup celah hilangnya uang rakyat.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, memberikan penekanan khusus terkait tanggung jawab eksekutif.
“Persetujuan ini bukan akhir proses, melainkan awal komitmen peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan mengevaluasi dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh seluruh catatan dari dewan,” tegas Rian di hadapan forum persidangan.
Temuan BPK dan Proyek Fisik
Selain urusan pendapatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut melayangkan teguran keras. Auditor negara menemukan adanya penyimpangan penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant yang dipakai untuk kegiatan di luar aturan peruntukannya. Sistem pencatatan Barang Milik Daerah atau aset pemerintah, juga dinilai masih berantakan dan menuntut penyelesaian segera.
Terkait pelaksanaan proyek fisik, F-PKAD memberikan evaluasi tajam terhadap capaian serapan belanja modal pemerintah. Banyak pembangunan yang dinilai belum optimal, akibat perencanaan teknis yang lemah. Parlemen memperingatkan bahwa kualitas bangunan wajib menjadi prioritas utama demi ketahanan infrastruktur jangka panjang.
“Kami menuntut kualitas infrastruktur dari belanja modal, bukan sekadar kuantitas yang dikejar. APBD harus berbasis kinerja, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk mengejar tingkat serapan,” ujar perwakilan anggota dewan menyuarakan sikap Banggar dan Fraksi.
Layanan Medis Membahayakan Nyawa
Kritik paling keras dari parlemen tertuju pada kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga. Fasilitas dan kualitas pelayanan medis di sejumlah puskesmas serta RSUD Palmatak, dinilai teramat buruk. Legislator mengungkap temuan sangat fatal, berupa insiden kesalahan pemberian obat kepada pasien yang berobat. Kesalahan prosedural ini sangat membahayakan nyawa masyarakat.
Manajemen krisis di fasilitas kesehatan daerah benar-benar dalam kondisi memprihatinkan. Sistem tata kelola ketersediaan obat harian dan suplai tabung oksigen belum berjalan dengan baik. Di sisi lain, krisis juga bermunculan dari masalah kelangkaan pasokan air bersih yang menyulitkan kehidupan warga. Fraksi di DPRD mendesak pemerintah, agar tidak tinggal diam melihat penderitaan masyarakat.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ketersediaan air bersih ini, bila perlu bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus air atau lakukan swastanisasi,” tegas perwakilan F-PNBKS dengan nada mendesak. Keselamatan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat Anambas dinilai wajib dikedepankan tanpa alasan apa pun. (LS)
BERITA TERKAIT:
KPU Coret 2 Caleg DPRD Kepri Dapil Natuna dan Anambas
Kepemimpinan Bawa Anambas Maju, Datok Aneng Dianugerahi Tokoh Inspiratif Nasional SMSI 2026
Bupati dan Forkopimda Anambas Sambut Kedatangan Kajati Kepri di Pelabuhan Tarempa
