Daerah Perbatasan, Bergerak untuk Siapa?

Oleh: Mohammad Endy Febri, SE., MH.

Dari namanya saja, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah menunjukkan citranya. Provinsi dengan nama kepulauan didepannya, dipastikan tipikal geografisnya tersusun dari gugusan pulau. Dalam makna lain, laut menjadi penghubung utama, pemersatu wilayah dan realitanya, memang laut Kepri lebih luas dibanding daratannya.

Rilis data dari Hidro Oseanografi menyatakan terdapat 92 pulau terluar Indonesia. Cukup banyak berada diwilayah Kepri. Berbatasan dengan Malaysia diantaranya Pulau Sentut, Tokong Malang Baru,Tokong Nenas, Damar, Mangkai, Tokong Belayar, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Berhala, Hiu Kecil serta Karimun Kecil.

Pembatas dengan negara Vietnam, diantaranya Pulau Sekatung, Sebetul dan Senua di Natuna. Lainnya, Pulau Nipah, Pelampong, Batu Berhenti dan Nongsa (Batam) berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura. Khusus kawasan Pulau Bintan, tercatat setidaknya enam pulau terluar. Yakni, Pulau Ngalih, Tembora, Sentut dan tiga pulau disekitarnya belum bernama.

Mengapa hal ini menjadi penting? Subjektif saya, pulau terdepan atau terluar merupakan area yang riskan dari semua aspek bila tak dikelola dengan kesungguhan hati pemerintah pusat dan daerah. Pulau terluar merupakan teras rumah besar kita atau sebaliknya, dapat menjadi halaman belakang tetangga.

Celakanya, apabila dimanfaatkan sebagai halaman belakang; akan sangat mengganggu sekali. Diteras kita, orang lain akan menjenguknya secara senyap, tanpa basa – basi. Lalu, kita tak pernah dapat memastikan aktivitas apa yang dikerjakan disana, kemudian berpotensi jadi ancaman bagi ekonomi, sosial, budaya bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatasinya, taraf hidup warga perbatasan dan sekitarnya harus jadi prioritas pula. Jangan membangun pulau – pulau terdepan untuk kepentingan pertahanan semata, tanpa menyentuh apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat terluar dan sekitarnya yang jauh dari pusat ekonomi itu. Benar bahwa geografis Kepri yang dekat dengan beberapa negara ini menjadi ancaman dari luar, bahkan bisa dari dalam. Namun sisi positifnya, letak ini dapat memberi keberuntungan tersendiri bagi warga lokal.

Kembali ke masa silam. Generasi tua Melayu Kepri tentu masih ingat dengan istilah smokel (Inggris; smuggle: penyelundupan), yang bila dimaknai sekenanya menjadi ‘proses export – import tanpa dokumen dan pajak,’ dan itu ilegal. Masa itu, proses perdagangan pola ini dikendalikan oleh bos kapal kayu (tauke) yang memiliki modal dan kapal besar. Rute mereka, berlayar dari kampungnya diwilayah Kepri dengan membawa hasil bumi dan dijual langsung ke penadah atau pebisnis di Singapura dan Malaysia, bahkan ada peminat dari Thailand hingga Siam.

Mereka pulang membawa barang atau bahan serba kebarat-baratan. Baik barang dagangan, makanan, mesin, perkakas dan perabot sederhana maupun sekadar buah tangan. Banyak yang meraih kemapanan dalam sirkulasi ini. Sang tauke, para pemilik kebun, nelayan, toko kelontong hingga para anak buah kapal.

Masa jaya telah selesai. Pasalnya, masyarakat lokal tak bisa lagi menikmati selisih dolar dan ringgit dari menitip dagangannya. Saat ini, selain regulasi ketat dari kita dan negeri tetangga, serta persyaratan standar lainnya; mengurus perdagangan internasional juga membutuhkan biaya besar, kualitas tinggi dan kepintaran yang lebih. Menyulitkan warga perbatasan dengan modal terbatas.

Tak ada yang salah apabila wilayah – wilayah terdepan difokuskan sebagai basis pertahanan. Hal tersebut baik. Tapi yang juga tak kalah penting, bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus untuk warga lokal perbatasan. Dalam arti, kemudahan untuk usaha ekonomi kecil dan menengah, bukan hanya fasilitasi konglomerasi atau pengusaha kelas kakap belaka. Bukankah perbedaan geografis tiap jengkal republik ini, menyimpan keunikannya sendiri? Bukankah itu semangat awal otonomi daerah?

Kepri merupakan daerah terbuka. Pusaran yang memiliki hubungan kuat dengan Singapura dan Malaysia sejak dulu. Tak lebay kiranya pemerintah daerah dan pusat memperjuangkankan keistimewaan warga perbatasan agar menjalin ikatan dengan kantong – kantong ekonomi mikro wilayah tetangga. Dengan intensif, dengan regulasi khusus dan mengemban amanah kesejahteraan untuk semua lapisan.

Hari ini, Kepri tidak memiliki sentra sawah yang terhampar luas untuk menghidupi dirinya sendiri. Kepri tidak memiliki titik pengembangan perkebunan yang luar biasa. Kepri belum memiliki peternakan lokal bersifat massif untuk mengakomodir kebutuhan protein warganya. Jadi, jika regulasi perdagangan internasional untuk kawasan seperti ini disamakan dengan regulasi kawasan lainnya, apakah orang pulau dapat menikmati keunikan yang menjelma  menjadi potensi?

Saya tidak sedang membicarakan konsep ala Free Trade Zone, Kawasan Ekonomi Khusus atau apapun namanya yang kerap memunculkan ambiguitas bagi masyarakat awam itu. Subjektifitas saya, pemerintah pusat dapat membuat kebijakan yang dikomunikasikan dan diperdebatkan dalam forum – forum bilateral dengan negeri jiran. Memberi laluan khusus untuk masyarakat lokal perbatasan dan sekitarnya agar mereka hidup lebih murah dan mudah.

Mungkin hal ini hanya menjejak angka minoritas dibanding jumlah seluruh penduduk Indonesia. Tapi penting bagi kami, warga perbatasan dan sekitarnya. Setelah dana bagi hasil sumber daya alam daerah dibagi untuk kepentingan bersama seluruh republik ini, keunikan geografis Kepri atau daerah perbatasan lainnya jangan dikesampingkan (lagi).

1 thought on “Daerah Perbatasan, Bergerak untuk Siapa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *