ANAMBAS, Kepri.co.id – Suasana reses Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda AMd, di Desa Air Sena, Kecamatan Siantan Tengah, Kamis (19/11/2026), berlangsung dengan berbagai pembahasan mengenai kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya menyerap aspirasi, Linda juga menghadirkan sejumlah instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan langsung kepada warga. Mulai dari pendataan perlindungan sosial, administrasi kependudukan, hingga sosialisasi kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan beragam persoalan. Kebutuhan penerangan jalan, bantuan usaha, sarana pengangkut air, hingga bibit pertanian menjadi bagian dari aspirasi yang mengemuka.
Salah satu perhatian utama Linda ialah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah.
“Data masyarakat harus benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jangan sampai warga yang berhak menerima bantuan justru terkendala karena belum masuk dalam pendataan,” ujar Linda dalam penjelasannya kepada masyarakat.
Linda Dorong Pendataan Perlindungan Sosial
Untuk mendukung upaya tersebut, Linda menghadirkan perwakilan Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka membantu masyarakat melakukan pendataan secara by name, by address atau berdasarkan nama dan alamat.
Dalam kegiatan itu, sekitar 40 hingga 50 warga Desa Air Sena mendapat bantuan untuk masuk dalam basis data Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Linda juga mengingatkan warga agar tidak mengabaikan kesesuaian data kependudukan. Masyarakat yang belum tercatat dapat berkoordinasi dengan operator desa untuk mengurus pendataan.
“Kalau masih ada masyarakat yang belum terdata, silakan berkoordinasi dengan operator desa. Apabila ada data yang tidak sesuai, masyarakat juga bisa mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang tersedia,” jelasnya.
Selain pendataan sosial, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memberikan pelayanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Antusiasme warga terlihat dari jumlah masyarakat yang mengikuti pelayanan tersebut. Berdasarkan perkiraan Linda, lebih dari 20 orang mengikuti proses pendaftaran IKD.
Namun, keterbatasan jumlah petugas membuat pelayanan belum menjangkau seluruh warga. Untuk membantu masyarakat yang belum terlayani, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian, memberikan nomor kontak kepada Kepala Desa Air Sena.
Melalui nomor tersebut, warga dapat menghubungi petugas untuk mendapatkan pelayanan lanjutan melalui panggilan video. Proses pendaftaran IKD memerlukan verifikasi wajah secara langsung, termasuk pemindaian kode batang.
Berbagai Aspirasi Warga Menjadi Perhatian
Di luar persoalan perlindungan sosial, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan desa. Salah satunya pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya.
Linda meminta pemerintah desa menyiapkan proposal resmi agar usulan tersebut dapat masuk dalam mekanisme pengajuan dan penganggaran.
“Untuk kebutuhan lampu penerangan jalan, pemerintah desa silakan menyiapkan proposal terlebih dahulu. Dengan begitu, usulannya bisa kita pelajari dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Linda.
Selain LPJU, pemerintah desa mengusulkan bantuan tenda untuk menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan. Linda juga meminta pemerintah desa melengkapi proposal sebagai dasar pengajuan.
Sementara itu, masyarakat mengusulkan bantuan gerobak pengangkut air. Aspirasi tersebut memerlukan kajian lebih lanjut, terutama menyangkut regulasi, kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD), dan mekanisme penyaluran.
“Kita perlu melihat terlebih dahulu aturan dan OPD yang memiliki kewenangan. Mekanisme pemanfaatannya juga harus jelas, apakah melalui pemerintah desa atau cara lain yang sesuai ketentuan,” jelasnya.
Aspirasi juga datang dari kalangan nelayan. Mereka menyampaikan kebutuhan bantuan alat pancing untuk menunjang aktivitas melaut. Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian masyarakat pesisir dalam pertemuan reses tersebut.
Persoalan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut mendapat perhatian. Masyarakat ingin mengetahui peluang memperoleh bantuan untuk mengembangkan usaha.
Linda menjelaskan adanya rencana program bantuan melalui Dinas Sosial pada tahun anggaran 2027. Namun, program tersebut masih bergantung pada ketersediaan anggaran dan kemungkinan pergeseran anggaran.
“Bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan UMKM, silakan menyiapkan proposal secara perorangan untuk disampaikan kepada Dinas Sosial. Kalau melalui jalur pokir DPRD, masyarakat perlu membentuk kelompok dan melengkapi persyaratan administrasi,” paparnya.
Petani Air Sena Butuh Solusi Persyaratan Kelompok
Aspirasi berikutnya datang dari masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Mereka berharap memperoleh bantuan bibit untuk menunjang kegiatan pertanian di desa.
Kendala muncul karena jumlah petani di Air Sena relatif sedikit. Berdasarkan perkiraan dalam pembahasan, jumlahnya hanya sekitar tiga orang.
Masyarakat sempat membahas kemungkinan bergabung dengan kelompok tani Desa Air Nanga. Namun, Kepala Desa Air Sena menyampaikan adanya kendala administrasi karena pengajuan membutuhkan tanda tangan dari pemerintah desa setempat.
Linda menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari jalan keluar. Salah satu alternatif yang akan dipelajari ialah kemungkinan pengajuan melalui tingkat kecamatan atau mekanisme lain sesuai aturan.
“Kita akan coba koordinasikan dengan dinas terkait untuk mencari solusi. Harapannya, petani di Air Sena tetap memiliki kesempatan mengajukan bantuan bibit meskipun jumlahnya terbatas,” kata Linda.
Di bidang kesehatan, perwakilan Puskesmas Siantan Tengah turut memberikan sosialisasi mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan. Petugas membantu warga memahami pentingnya memastikan status kepesertaan tetap aktif.
Hal tersebut penting ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan maupun rujukan ke Tarempa, Tanjungpinang, dan Batam. Petugas juga memberikan nomor layanan agar masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan BPJS.
Kegiatan reses tersebut turut menghadirkan dua perwakilan Dinas Sosial, dua petugas Disdukcapil, satu perwakilan Kominfo, serta Hendra selaku Ketua Pendamping PKH. Hadir pula perwakilan Puskesmas Siantan Tengah, Kepala Desa Air Sena Kok Liang beserta perangkat desa, dan masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, Linda berharap masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan pemerintah. Ia juga mendorong pemerintah desa dan instansi terkait menjaga koordinasi agar setiap aspirasi memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan.
“Harapan kita, setiap kebutuhan masyarakat bisa kita perjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Tentunya, semua harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,” tutup Linda. (latep)
