BATAM (Kepri.co.id) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk tahun ukur 2025, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Kamis (18/6/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, memaparkan langsung berbagai langkah strategis Pemko Batam dalam mengelola keuangan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Walikota Batam, dengan diikuti tim validator dari Kemendagri.
Firmansyah mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pembangunan Batam periode 2025–2029. Pemerintah daerah terus mendorong sistem pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar pembangunan berjalan lebih efektif.
”Kami terus meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pemerintahan, agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Firmansyah.
Ia menjelaskan, sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, Batam menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pertumbuhan penduduk, investasi, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat membutuhkan perencanaan anggaran yang tepat. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemko Batam menjalankan sejumlah strategi, mulai dari meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat sinergi bersama DPRD Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dunia usaha, dan masyarakat, hingga memastikan belanja daerah lebih fokus pada program prioritas.
Selain itu, Pemko Batam terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan akurasi perencanaan, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.
Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi aset daerah juga menjadi bagian dari langkah Pemko Batam dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah.
”Langkah-langkah tersebut, merupakan bentuk komitmen Pemko Batam untuk menghadirkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Firmansyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menjelaskan, Pemko Batam terus memperkuat layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap perangkat daerah, serta menyediakan kanal pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).
Menurutnya, setiap perangkat daerah juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan secara berkala yang dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah.
”Koordinasi dan evaluasi terus dilakukan dengan dukungan aplikasi e-Monev yang dikembangkan Diskominfo untuk memantau pelaksanaan program, anggaran, dan pembangunan di lingkungan Pemko Batam,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, setiap masukan maupun laporan masyarakat yang masuk akan terus dipantau dan dilaporkan kepada pimpinan daerah untuk memastikan proses tindak lanjut berjalan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui perkembangan penyelesaian setiap laporan, baik yang telah ditangani maupun yang masih dalam proses.
Dengan penguatan sistem keuangan, digitalisasi, dan keterbukaan informasi, Pemko Batam berharap tata kelola pemerintahan semakin profesional serta mampu mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. (amr)
BERITA TERKAIT:
Tingkatkan Layanan Pemerintah pada Publik, KemePAN-RB Rakor SP4N-LAPOR! di Batam
Semua Laporan Ditindaklanjuti, Pemprov Kepri Sosialisasi SPAN-LAPOR
Satu Tahun Kepemimpinan Amsakar – Li Claudia: PAD Meningkat, Ekonomi Batam Bangkit
DPRD Batam Harap Reformasi Total Sistem Parkir: Dorong PAD Lebih Transparan dan Akuntabel
