JAKARTA (Kepri.co.id) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memboyong tim belajar pengendalian inflasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
High level meeting TPID Kepri bersama TPID Provinsi DKI Jakarta ini, mengangkat tema “Pengendalian Harga Pangan di Daerah Non Penghasilan”.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Ansar didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, yang sekaligus merupakan Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri, Suryono.
Sementara dari Pemprov DKI Jakarta dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI, Sri Haryati bersama Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Musni Hardi.
Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 lalu mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi dan memperoleh insentif fiskal periode pertama dan kedua.
Inflasi DKI Jakarta pada Oktober 2023 sebesar 2,08% (years-on-years), lebih rendah dari inflasi Nasioal 2,56% (years-on-years).
Dalam pemaparannya, Sri Haryati menyampaikan strategi yang dilakukan Pemprov DKI dalam hal ini TPID DKI Jakarta, dalam mengendalikan inflasi di wilayah DKI dengan melaksanakan program yang terencana pada alokasi anggaran termasuk optimalisasi peran BUMD, sinergi dan kolaborasi antara TPID DKI Jakarta dengan berbagai kementerian/ lembaga.
“Kemudian BUMD dengan bisnis yang fokus dan dikelola secara profesional, menciptakan distribusi yang luas serta penyelenggaraan operasi pasar murah dan pangan bersubsidi diselenggarakan secara merata,” paparnya.
Sebagai informasi, inflasi Provinsi Kepri pada Oktober 2023 sebesar 2,46% (years-on-years). Sampai saat ini, inflasi Provinsi Kepri masih dalam kondisi stabil yang juga masih di bawah rata-rata inflasi nasioal yang berada di angka 2,56%.
Terdapat beberapa komoditi inflasi terbesar dan yang mendominasi adalah komodoti cabai, di mana jumlah produksi sekitar 7.110 ton/ tahun dengan jumlah kebutuhan sekitar 8.202 ton, terdapat defisit sekitar 1.091 ton.
Sementara itu, Gubernur Ansar menyampaikan langkah kolaborasi strategis yang dilakukan Provinsi Kepri dalam mengendalikan inflasi.
Di antaranya melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin, operasi pasar yang dilaksanakan sebanyak 63 kali tahun 2023 dan gerakan pangan murah (GPM) yang dilaksanakan sebanyak 44 kali tahun 2023.
“Lalu mengoptimalkan informasi melalui aplikasi harga bahan pokok harian, dalam betuk website dan melaksanakan business Matching pelaku usaha dan distributor via virtual. Bersama BI mengoptimalkan Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) Kepri 2023, dengan tema sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan nasional melalui program Kepri bersahabat” ungkap Gubernur Ansar.
Selanjutnya Gubernur Ansar menambahkan, melakukan kerja sama antar daerah (KAD), komunikasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan moda angkutan laut dan udara dalam menyambut hari libur nasional dan hari besar keagamaan, serta monitoring stok dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah (CPP).
“Kemudian bersama Badan Pangan Nasional (BAPANAS) menghadirkan cold storage komoditi cabai dengan kapasitas 7,5 ton, dengan masa simpan bahan pangan hingga tiga bulan. Pemberian bantuan pertanian berupa traktor, bibit pupuk, sarana tranportasi, penyediaan lahan pertanian dan kerja sama kabupaten/ kota terkait swasembada pertanian, dan program pemaksimalan keuangan desa untuk pertanian,” imbuhnya.
Gubernur Ansar mengatakan, program-program kolaborasi yang dilaksanakan TPID Provinsi Kepri sampai saat ini, menjadi acuan yang terus dievaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan ke depan. Sehingga, inflasi dapat tetap stabil sesuai harapan.
“Untuk itu, kami mengapresiasi kerja sama kolaborasi antara Pemprov Kepri bersama Pemprov DKI Jakarta. Semoga terus berlanjut, tidak hanya di bidang inflasi tapi juga di bidang lainnya,” tutup Gubernur Ansar. (hen)
