BATAM (Kepri.co.id) – Kasatgas I.2 Pengampu Wilayah Kepri KPK RI Tahun 2024, Uding Juharudin, menyampaikan, Pemerintah Kota Batam menduduki peringkat pertama capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) se-Wilayah Provinsi Kepri tahun 2023 dengan nilai 93,38.
Hal tersebut disampaikan Uding Juharudin secara virtual pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Capaian MCP 2023.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Jefridin Hamid MPd, menanggapi, capaian ini tidak lepas dari kerja sama, kolaborasi, dan kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam, dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran APBD di Kota Batam, serta memahami kaidah dan prosedur yang berlaku.
“Atas nama Walikota Batam, Muhammad Rudi, saya mengapresiasi kerja keras kita sehingga tercapai nilai yang tinggi untuk delapan Area Intervensi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini, semoga dapat lebih baik ke depan,” ujar Jefridin.
Adapun capaian APBD Pemko Batam sebesar 100.00, Pengadaan Barang dan Jasa 87.31, Perizinan 87.00, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) 97.76, Manajemen ASN 87.66, Optimalisasi Pajak Daerah 91.71, dan Barang Milik Daerah 93.38.
MCP sendiri adalah aplikasi yang dikembangkan KPK, untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah (Pemda) setiap tahun.
Rakor juga disejalankan dengan perkenalan Satgas Pengampu Wilayah Provinsi Kepri Tahun 2024. Jefridin menyampaikan komitmen dan dukungannya pada Satgas Pengampu Wilayah baru dari KPK RI untuk Tahun 2024, yang dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Edi Suryanto.
“Untuk alat ukur tahun 2024 ini, dari kedelapan area tersebut akan berfokus pada tiga nilai yaitu, MCP, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Ini kewajiban kita meningkatkan nilai ini, sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, MCP tahun 2024 akan difokuskan pada tiga isu penilaian, yaitu proses pengadaan barang dan jasa, penyaluran hibah dan bansos, serta optimasisasi peran APIP.
“Pemko Batam berkomitmen tahun 2024 mendatang untuk pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, serta optimalisasi peran APIP Kota Batam dapat dipertahankan bahkan lebih baik lagi,” tegas Jefridin.
Hadir mendampingi Jefridin, Inspektur Daerah Kota Batam, Kepala BKPSDM Kota Batam, Kepala Bapenda Kota Batam, dan Kepala BPKAD Kota Batam. (rud)
