KAIRO (Kepri.co.id – Xinhua) – Para menteri luar negeri (menlu) negara-negara Arab pada Selasa (10/9/2024), mendesak penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, termasuk dari Koridor Philadelphia dan perlintasan Rafah sisi Palestina.
Para menteri dengan tegas menolak rencana Israel, tentang “hari setelah agresi” dan kendalinya atas wilayah mana pun di Gaza, papar sebuah resolusi yang dikeluarkan usai sesi sidang ke-162 Dewan Liga Arab tingkat menteri yang digelar di Kairo, Mesir.
Selain para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE), Menlu Turki, Hakan Fidan juga menghadiri pertemuan tersebut, menandai kehadiran seorang diplomat tinggi Turki dalam pertemuan tingkat menteri Liga Arab, untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.
Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Kairo. (XHTV)
Perbatasan Palestina-Mesir merupakan perbatasan berdaulat, yang “seharusnya tidak boleh disentuh,” ungkap resolusi tersebut, seraya menekankan “perlu mengoperasikan perlintasan Rafah sesuai aturan yang berlaku, serta menyingkirkan semua hambatan akses kemanusiaan yang aman, memadai, dan cepat melalui perlintasan tersebut.”
Tentara Israel pada Mei 2024 lalu menguasai Koridor Philadelphia, sebuah zona penyangga (buffer) dengan lebar 100 Meter dan panjang 14 Kilometer (Km) di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza, serta perlintasan Rafah sisi Palestina, sehingga menghambat masuknya truk-truk bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Baca Juga: Warga Gaza yang Kelaparan Antre Panjang Dapatkan Bantuan Makanan yang Terbatas
Pada 2 September 2024, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam sebuah konferensi pers mengatakan, pasukan Israel “tidak akan menarik diri” dari koridor tersebut, serta menegaskan, menjaga koridor itu tetap terkendali merupakan hal yang sangat penting, guna mencegah penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza di masa depan.
Dalam resolusi tersebut, para menteri mengatakan, “tuduhan dan kebohongan” Netanyahu itu merupakan “upaya putus asa,” untuk membenarkan penolakannya atas desakan menarik diri dari koridor tersebut, menghalangi upaya mediasi yang dilakukan Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, serta mengalihkan perhatian dari kebijakan provokatif pemerintahnya terhadap rakyat Palestina.
Baca Juga; Warga Gaza Yang Terluka, Hadapi Kondisi Mengancam Jiwa di Tengah Kekurangan Obat dan Bahan Bakar
Sementara itu, para menteri menuntut konfirmasi tentang keabsahan kehadiran Israel yang terus-menerus di Gaza, pengakhiran kehadiran ilegal Israel di Gaza secepat mungkin, dan pembongkaran semua aktivitas permukiman dengan segera, demikian menurut resolusi itu.
Mereka juga sepakat, secara resmi melakukan intervensi mendukung gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di hadapan badan yudisial utama PBB, yakni Mahkamah Internasional, serta mendesak Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan para pemimpin Israel, yang mereka yakini telah melakukan kejahatan yang berada dalam yurisdiksi mahkamah tersebut, urai resolusi. (amr)
