TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Harris Pratamura SE MSi menegaskan bahwa eksekutif dan legislatif memiliki pandangan yang sejalan dalam menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri tahun 2025-2029.
Hal ini disampaikan Wagub Nyanyang dalam rapat paripurna DPRD Kepri di ruang sidang utama, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (10/6/2025), saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dokumen RPJMD tersebut.
Menurutnya, penyusunan RPJMD Kepri telah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. Dokumen ini juga dinilai telah mencerminkan proses politik yang matang dan menjabarkan visi besar pembangunan Kepri 2025–2029, yakni: Kepri yang Maju, Makmur, dan Merata.
Visi tersebut diimplementasikan melalui lima misi utama:
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah.
- Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
- Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berbasis teknologi.
- Melestarikan budaya Melayu dan ekologi demi pembangunan berkelanjutan.
”Dari pandangan fraksi-fraksi, terlihat adanya kesamaan cara pandang antara eksekutif dan legislatif terhadap isu-isu krusial yang menjadi perhatian dalam penyempurnaan RPJMD ini,” ujar Wagub.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sependapat dengan Fraksi Gerindra dan PKS terkait pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri. Begitu pula dengan Fraksi Golkar dan Nasdem mengenai penguatan kawasan ekonomi khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun serta kluster pertumbuhan di Natuna-Anambas dan Lingga.
Tak lupa, Wagub juga mengapresiasi saran dan masukan dari Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, serta Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa.
Menanggapi pandangan Fraksi Nasdem soal rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RPJMD, Wagub menjelaskan bahwa hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, situasi makro ekonomi yang belum stabil, serta keterbatasan potensi sumber daya daerah.
”Seluruh pandangan yang telah disampaikan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan akhir dokumen RPJMD 2025-2029,” tegasnya.
Wagub juga berharap DPRD Kepri dapat terus mengawal pembahasan RPJMD bersama Panitia Khusus (Pansus), terutama dalam merumuskan arah kebijakan lima tahun mendatang berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kepri, H Iman Sutiawan SE, didampingi Wakil Ketua I, Hj Dewi Kumalasari Ansar MPd dan Wakil Ketua II, Tengku Afrizal Dachlan MM. Hadir pula 24 anggota DPRD, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Ketua DPRD Kepri menutup rapat dengan menyatakan bahwa pendalaman materi Raperda RPJMD 2025-2029 akan dilanjutkan oleh Pansus DPRD. (nov)
