ANAMBAS, Kepri.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengakui kapasitas pembangkit listrik di Kabupaten Kepulauan Anambas masih terbatas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terus mendorong penyediaan mesin pembangkit cadangan guna menjaga pasokan listrik masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ansar Ahmad saat diwawancarai wartawan usai kegiatan coffee morning. Ia merespons kondisi kelistrikan Anambas yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas pembangkit.
Menurut Ansar, persoalan utama yang kini dihadapi PLN berkaitan dengan keterbatasan pengadaan mesin pembangkit baru. Sementara itu, kapasitas listrik yang tersedia hanya memiliki sedikit kelebihan daya.
Kondisi tersebut membuat keberadaan mesin cadangan menjadi kebutuhan penting. Sebab, gangguan pada mesin utama berpotensi memengaruhi kontinuitas pasokan listrik kepada masyarakat.
“Karena problem PLN kan tidak boleh beli mesin lagi. Jadi kondisi sekarang memang ini over-nya sedikit saja. Jadi memang mesti ada mesin backup. Ini yang lagi kita dorong terus, jadi mereka sekarang sewa mesin-mesin itu,” ungkap Ansar.
Pemprov Kepri Dorong Diskresi kepada Kementerian ESDM
Di tengah keterbatasan tersebut, Ansar menyebut pemerintah provinsi terus mencari jalan keluar. Salah satu upaya yang ingin didorong adalah meminta kebijakan khusus atau diskresi dari pemerintah pusat.
Menurutnya, wilayah kepulauan memiliki kebutuhan energi yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Karena itu, Pemprov Kepri ingin menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ansar berharap pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada PLN untuk membeli mesin pembangkit berbahan bakar fosil. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kepulauan.
“Kita mau bicara sama Pak Menteri ESDM, kalau bisa ada diskresi untuk wilayah-wilayah kepulauan. PLN Pusat itu masih diberikan diskresi beli genset-nya dengan energi fosil. Karena kalau tidak, kita tidak akan terpenuhi sampai kapan pun,” sebutnya.
Dorongan tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga ketersediaan listrik secara berkelanjutan. Terlebih, kapasitas pembangkit yang tersedia saat ini belum memberikan ruang cadangan yang cukup.
Ansar juga menyinggung kemungkinan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kemampuan keuangan pemerintah daerah masih menjadi salah satu pertimbangan.
Pengadaan Mesin Harus Sesuai Kemampuan PLN
Terkait dukungan anggaran, Ansar mengakui pemerintah daerah tidak bisa membeli mesin pembangkit dalam jumlah besar setiap tahun. Selain keterbatasan anggaran, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan PLN dalam mengelola mesin tersebut.
Ia menyebut pengadaan mesin melalui APBD membutuhkan koordinasi terlebih dahulu dengan PLN. Hal itu berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar minyak serta tenaga operasional.
“APBD kan terbatas. Satu tahun paling dua-tiga mesin kita beli. Itu pun kan kita tanya PLN dulu, apa bisa tidak mereka mengelola? Kan itu berkaitan dengan minyak, dengan tenaganya. Kalau dia tak bisa, kita tak mampu,” jelasnya.
Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, Ansar memastikan pemerintah telah membicarakan persoalan kelistrikan tersebut. Saat ini, pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang memungkinkan.
“Ya, kita sudah bicarakan, mereka sedang bahas cari solusinya,” ujarnya.
Meski demikian, masyarakat Anambas belum mendapatkan kepastian mengenai waktu realisasi penyelesaian persoalan tersebut. Ansar menegaskan bahwa penentuan waktu pelaksanaan bukan sepenuhnya berada dalam kewenangannya.
“Wah, kalau itu saya bukannya penentu. Saya hanya minta saja terus,” pungkasnya.
Dengan demikian, kebutuhan mesin pembangkit cadangan dan dorongan kebijakan khusus kepada pemerintah pusat masih menjadi bagian dari upaya yang disampaikan Gubernur Kepri untuk menjawab persoalan pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Anambas.
