Ratusan Guru Honorer Mengadu ke DPRD Batam, Tak Bisa Ikut Tes P3K

Ketuda DPRD Batam, Nuryanto (peci) dan Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya menerima perwakilan Forum Guru Honorer Negeri SD dan SMP se-Kota Batam (FGHSN) di DPRD Batam, Senin (4/9/2023). (F. amr)

BATAM (Kepri.co.id) – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri SD dan SMP se-Kota Batam (FGHSN) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Senin (4/9/2023).

Kedatangan perwakilan FGHSN ini, mengeluhkan nasib mereka tidak bisa mengikuti seleksi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) maupun aparatur sipil negara (ASN).

Kedatangan rombongan ini, disambut hangat Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto serta Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya.

“Kami secara administrasi bisa memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Namun, kami tidak bisa mengikuti seleksi P3K, karena tidak bisa resume dan menyelesaikan persyaratan hingga pada memilih formasi,” ujar Koordinator SMP Forum Guru Honorer Negeri SD dan SMP se-Kota Batam (FGHSN), Berli Arlandy ditemui awak media.

Berdasarkan datanya, ada sekitar 400-an guru honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi mulai dari golongan P1 hingga P4. Untuk itu, pihaknya meminta penerimaan P3K formasi P2, P3, dan P4 dari sekolah negeri bisa mendaftar dan menyelesaikan pendaftaran, sampai ujian nasional berbasis komputer (UNBK) atau mengikuti computer assisted test (CAT) sebagai bentuk keadilan bagi guru honorer negeri.

“Kami meminta itu saja, jika sudah mengikuti tes CAT dan hasilnya lolos atau tidak tentunya sudah menjadi nasib dari para guru-guru honorer itu sendiri. Mengingat kemampuan setiap orang berbeda-beda. Tapi, minimal kami diperbolehkan mengikuti ujian,” tegasnya.

Merespons keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengaku miris dan sedih akan kondisi yang ada. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait hal ini.

Dari hasil pertemuan ini nantinya, kata Nuryanto, akan menjadi rekomendasi yang akan dikeluarkan DPRD Batam untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

“Ternyata, mereka bukan tidak lolos atau tidak lulus. Mereka sudah memenuhi persyaratan tapi online. Tapi, untuk ikut tes itu tidak bisa. Terkunci di sistem,” kata Nuryanto.

Politisi PDI Perjuangan ini, juga berjanji akan berkoordinasi dengan Disdik Batam untuk mencari titik terang.

“Kami akan mengadakan pertemuan besok. Kalau guru honorer terpilih semua kan baik juga untuk Kota Batam. Mereka berharap tidak tertolak lagi, agar bisa ikut tes. Yang penting, mereka ini diberikan kesempatan tes. Kalau lulus atau tidak lulus itu persoalan lain,” tegasnya. (amr)