PBB (Kepri.co.id – Xinhua) – Tidak ada tempat yang aman bagi warga sipil di mana pun di Gaza, lebih dari 80 persen Jalur Gaza berada di bawah perintah evakuasi Israel, kata sejumlah badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (2/1/2025).
Philippe Lazzarini, komisaris jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah (UNRWA), mengatakan, di platform media sosial X, “Tidak ada zona kemanusiaan, apalagi ‘zona aman’.”
Baca Juga: Kepala OHCHR Serukan Penyelidikan Atas Serangan Israel terhadap Rumah Sakit di Gaza
Dia mendesak diakhiri perintah evakuasi yang menyesatkan dan pembunuhan warga sipil, seraya memperingatkan, setiap hari tanpa gencatan senjata akan mengakibatkan makin banyak tragedi.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, militer Israel memerintahkan evakuasi di banyak area besar di Gaza, dengan alasan ada tembakan roket ke Israel.
Baca Juga: Badan Kemanusiaan PBB Sebut Pertikaian Terus Bahayakan Warga Palestina di Gaza
Dikatakan OCHA, analisis awal mengindikasikan perintah baru tersebut mencakup area seluas sekitar 3 Kilometer (Km) persegi di kegubernuran Deir al Balah dan Gaza Utara.
Serangan dilaporkan terjadi di wilayah Al Mawasi, di mana orang-orang diperintahkan untuk mengungsi dan berlindung.
Baca Juga: Sekjen PBB: Sudah Saatnya Gencatan Senjata Segera Dicapai di Gaza
“Lebih dari 80 persen wilayah Jalur Gaza berada di bawah perintah evakuasi Israel yang belum dicabut. Di tengah situasi ini, OCHA memperingatkan kemampuan organisasi-organisasi kemanusiaan membantu orang-orang yang membutuhkan di seluruh Gaza semakin berkurang,” kata OCHA.
Badan-badan kemanusiaan PBB mengatakan, pembatasan paling berat terhadap pergerakan kemanusiaan tercatat pada Desember 2024, termasuk pemblokiran akses ke daerah perbatasan untuk mengambil pasokan, penolakan terhadap upaya pengiriman barang dan jasa, atau upaya evaluasi kebutuhan di Gaza.
Baca Juga: Hamas Sebut Sandera Israel Tewas di Gaza Utara di Tengah Gencarnya Serangan Israel
Secara keseluruhan, 39 persen upaya PBB memindahkan pekerja bantuan ke mana pun di Gaza ditolak otoritas Israel, dengan 18 persen lainnya dihalangi atau diintervensi.
Akses ke daerah-daerah yang terkepung di Gaza Utara telah ditolak sejak 6 Oktober 2024 lalu.
Baca Juga: Liga Arab Kecam Veto AS Atas Resolusi PBB yang Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Menurut OCHA, dari 166 upaya, 150 di antaranya ditolak, sedangkan 16 lainnya pada awalnya disetujui tetapi kemudian diintervensi atau dihambat.
OCHA menyebut, akses ke rumah sakit yang tersisa di bagian utara merupakan salah satu prioritas utama.
OCHA juga mengatakan bahwa di Tepi Barat, mereka bergabung dengan UNRWA dan mitra kemanusiaan lainnya untuk mengevaluasi dampak operasi Israel di kamp pengungsi Tulkarm dan Nur Shams pekan lalu.
Tim mengunjungi daerah tersebut pada Selasa (31/12/2024) dan memperkirakan lebih dari 1.000 unit rumah dan sekitar 100 toko rusak akibat ledakan atau penghancuran. Lebih dari 20 keluarga yang terdiri dari 90 orang lebih mengungsi.
Baca Juga: Laporan OHCHR Sebut 70 Persen Korban Tewas di Gaza Perempuan dan Anak-anak
Kerusakan infrastruktur telah mengganggu jaringan listrik, air, dan pembuangan limbah, kata OCHA. Badan tersebut mengerahkan respons kemanusiaan dari para mitra, yang mengangkut air ke masyarakat.
OCHA menyebut, evaluasi terhadap Tepi Barat akan menginformasikan intervensi lebih lanjut, termasuk memasang tangki air baru, menyedot limbah, serta mendistribusikan peralatan kebersihan dan uang tunai darurat. (hen/ xinhua-news.com)
