BATAM (Kepri.co.id) – Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Kepri, menolak wacana kenaikan parkir 100 persen di Kota Batam.
“Pasalnya, belum disosialisasikan secara massif dan terstruktur, apakah pantas tarif parkir saat ini dinaikkan atau tidak. Kedua, ekonomi masyarakat masih melemah,” ujar Ketua LCKI Kepri, Fisman F. Gea kepada wartawan di Harbour Bay Batam, Rabu (4/1/2024).
Kalaupun alasan pemerintah ingin menaikkan pendapatan asli daerah (PAD), saran Fisman mantan anggota DPRD Kota Batam ini, kenaikan jangan sampai 100 persen.
Namun anehnya, kata Fisman, sekarang ada oknum DPRD Batam berkoar-koar di media sosial menolak wacana kenaikan tarif parkir 100 persen itu.
“Mohon maaf, jangan sampai bersandiwara mencari panggung politik di tahun politik. Maksud saya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu berani menaikkan tarif parkir 100 persen, tentu sudah melalui mekanisme pembahasan. Proteslah saat pembahasan wacana kenaikan tarif parkir tersebut,” ungkap Fisman F. Gea, tokoh sentral Paguyuban Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) Batam ini.
Menurutnya, hal itu tidak baik, sebab masyarakat sudah pintar dan tahu trik-trik seperti itu. “Itu ibaratnya seorang masuk toilet. Lama di toilet itu menikmati aromanya, setelah ke luar dari toilet baru mengatakan toilet itu bau hee,” canda Fisman.
Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), kata Fisman, mengusulkan kepada pemerintah dan dewan agar memberlakukan parkir berlangganan saja. Sebab, LCKI Kepri mempunyai hitung-hitungan yang lebih maksimal bagi PAD Kota Batam.
Berdasarkan berita yang dimuat di antaranews.com terbit 17 Juli 2022, kata Fisman, nara sumber di berita itu yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Reni Yusneli mengatakan jumlah kendaraan roda dua di Kota Batam 297.184 unit dan roda empat 13.316 unit.
Kalau diterapkan parkir berlangganan, misalnya satu bulan Rp30 ribu untuk roda dua dan Rp60 ribu per bulan kendaraan roda empat.
“Dengan demikian, pendapatan parkir selama satu tahun dari roda dua yaitu 297.184 unit x Rp30.000 x 12 = Rp106.986.240.000. Sedangkan roda empat 13.316 unit x Rp60.000 x 12 = Rp81.587.520.000,” terang Fisman F. Gea.
Dari total potensi parkir berlangganan roda dua dan roda empat selama satu tahun tersebut, lanjut Fisman, Rp106.986.240.000 roda dua + Rp81.587.520.000 roda empat = Rp188.573.760.000.
“Kalau diasumsikan 50 persen dari potensi parkir setahun itu Rp188.573.760.000 untuk biaya operasional gaji tukang parkir, perlengkapan, dan lainnya maka potensi PAD dari parkir berlangganan Rp94.286.880.000,” jelas Fisman.
Selanjutnya, jumlah kendaraan terus bertambah. Sesuai data di batampos.jawapos.com terbit 10 Oktober 2023. Narasumber dalam berita tersebut, Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya menyebutkan jumlah kendaraan roda dua tercatat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Batam Center Bapenda Kepri sebanyak 263.733 unit roda dua dan roda empat 170.618 unit.
Sedangkan jumlah kendaraan roda dua tercatat di UPTD Batuaji Bapenda Kepri sebanyak 130.174 unit dan roda empat 87.394 unit.
Dengan formula parkir berlangganan per bulan Rp30 ribu kendaraan roda dua dan Rp60 ribu kendaraan roda empat, kata Fisman, potensi parkir kendaraan roda dua di UPTD Batam Center Bapenda Kepri 263.733 unit x Rp30.000 x 12 = Rp94.943.880.000. Sedangkan roda empat 170.618 unit x Rp60.000 x 12 = Rp122.844.960.000.
“Di UPTD Batam Center Bapenda Kepri itu, potensi parkir berlangganan setahun roda dua dan roda empat Rp94.943.880.000 + Rp122.844.960.000 = Rp217.788.840.000. Dari potensi ini diasumsikan 50 persen dipakai biaya operasional, maka PAD yang akan didapatkan Rp217.788.840.000 – 50% = Rp108.894.420.000,” terang Fisman.
Adapun potensi PAD parkir berlangganan melalui UPTD Batuaji Bapenda Kepri, ujar Fisman, jumlah roda dua 130.174 unit x Rp30.000 x 12 = Rp46.862.640.000. Sedangkan roda empat 87.394 unit x Rp60.000 x 12 = Rp62.923.680.000.
“Dengan demikian, total potensi PAD parkir berlangganan melalui UPTD Batuaji Bapenda Kepri Rp46.862.640.000 roda dua + Rp62.923.680.000 = Rp109.786.320.000. Kalau potensi Rp109.786.320.000 ini dikurangi 50 persen untuk operasional, sehingga asumsi potensi PAD = Rp54.893.160.000,” jelas Fisman.
Dari data terbaru tersebut di atas, kata Fisman, potensi PAD parkir berlangganan setelah dikurangi 50 persen sebagai biaya operasional, akan didapatkan potensi PAD melalui UPTD Batam Center Bapenda Kepri Rp108.894.420.000 + Rp54.893.160.000 melalui UPTD Batuaji Bapenda Kepri = Rp163.787.580.000.
“Hitung-hitungan LCKI Kepri ini, bisa mendekati benar bisa juga tidak. Tapi, kami berkeyakinan melalui parkir tahunan berlangganan yang dibayar saat bayar pajak kendaraan, potensinya jauh lebih menguntungkan bagi PAD. Setoran jelas langsung masuk ke kas daerah,” saran Fisman F. Gea mantan anggota DPRD Kota Batam ini.
Soal teknis, masih Fisman, bisa didiskusikan. “Semisal, kalau ada kendaraan yang belum bayar pajak sehingga belum bayar parkir berlangganan, maka bayar tunai via juru parkir. Semua bisa didiskusikan, bukan ujug-ujug naik 100 persen,” pungkas Fisman. (asa)
