Kajati Kepri Tinggalkan PR ke Bawahannya, Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Studio LPP TVRI

Kajati Kepri, Dr Rudi Margono SH MHum (tengah) saat memimpin rapat dengan jajarannya di ruang rapat Kejati Kepri, beberapa waktu lalu. (F. now)

TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Di akhir masa jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Dr Rudi Margono SH MHum sebelum bergeser menjadi Kajati DKI Jakarta, meninggalkan pekerjaan rumah (PR) bagi bawahannya, menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek studio Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp10 miliar.

“Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, bermula dari laporan masyarakat,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Denny Anteng Prakoso SH MH, Selasa (2/4/2024)

Atas dasar itu, Tim Intelijen Kejati Kepri melakukan tinjauan lapangan, melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, dan mengumpulkan data/ dokumen terhadap pelaksanaan pembangunan gedung Studio LPP TVRI tahun 2022 tersebut.

BACA JUGA:   Berikan Insentif RT/ RW, Guru PAUD, dan Posyandu Balita di Belakangpadang, Ansar: Peran Mereka Sangat Penting

“Setelah ditemukan ada dugaan indikasi penyimpangan, Tim Intelijen Kejati Kepri melakukan ekspose yang dihadiri pejabat struktural Kejati Kepri, memperoleh kesimpulan dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus (Bidtipitsus) Kejati Kepri,” ungkap Denny.

Kemudian, 7 Februari 2024 dilakukan proses penyelidikan oleh Tim Penyelidik Pidsus Kejati Kepri, dalam rangka melakukan serangkaian tindakan penyelidik mencari dan menemukan peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan.

BACA JUGA:   Sidang Korupsi Jembatan Tanah Merah, Dilanjutkan Sidang Pemeriksaan Setempat

Denny melanjutkan, telah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, mengumpulkan data/ dokumen, dan tinjauan lapangan bersama tim ahli.

Baca Juga: Kejati Kembangkan Command Center Maritime Tingkatkan PNBP

“Kemudian tim penyelidik melakukan ekspos yang dihadiri Pejabat Struktural Kejati Kepri, dengan kesimpulan diperoleh kesesuaian fakta hukum ada dugaan terjadi peristiwa tindak pidana korupsi, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Denny.

Peraturan yang dilanggar yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa dan melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA:   Hendry Bangun Usul Publisher Right Harus Segera Diwujudkan

“Tim Penyidik Pidsus Kejati Kepri terus mendalami temuan ini untuk mengusut hingga tuntas. Diharapkan masyarakat tetap mengawasi, memberikan informasi terhadap perkembangan perkara dimaksud, serta mendukung penuh pemberantasan korupsi di wilayah Kepri,” pungkasnya. (now)