TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Gubkepri, Ansar Ahmad meminta masyarakat tidak termakan berita hoaks yang menyatakan, Pemprov Kepri bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, menjadikan Pulau Galang tempat penampungan pengungsi Rohingya.
“Rumor itu tidak benar. Berita tersebut disebarkan akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan, belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang,” kata Gubkepri Ansar di Tanjungpinang, Selasa (2/1/2023).
Gubkepri Ansar juga menampik kabar yang menyatakan, UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri dijadikan tempat pengungsi Rohingya.
“Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia,” ujar Gubkepri Ansar.
Rumor-rumor tersebut, kata Gubkepri Ansar, berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia meminta, masyarakat tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya.
Diakui Gubkepri Ansar, Pemerintah Indonesia saat ini memang melihat keberadaan pengungsi Rohingya sebuah keadaan yang harus diselesaikan. Namun, Pemerintah belum menganbil kebijakan apapun. Apalagi, diisukan sudah menunjuk Pulau Galang sebagai titik tempat penampungan.
“Saya minta masyarakat bijak dalam memproses informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita,” tegasnya.
Bahkan, tegas Gubkepri Ansar, tidak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Ia mengatakan, pemerintah pusat masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia, mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.
Baca Juga: Aunur Dampingi Ansar Kunker ke Jepang, Promosikan Potensi Kepri
“Kami menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah pengungsi. Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia, untuk menyelesaikan masalah ini secara humanis dan sesuai dengan internasional,” kata Gubkepri Ansar.
Hal senada disampaikan NHCR Indonesia melalui akun resmi mereka. UNHCR Indonesia menyatakan, tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam.
“Mohon bijak memproses informasi di internet, karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia, yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama pemerintah Republik Indonesia,” tulis UNHCR Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, membuka kemungkinan menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Batam. Namun, dilansir antaranews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memastikan, Pulau Galang tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya.
Mahfud mengatakan, pemerintah masih mencari lokasi pengungsian di tempat lain berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.
“Ndak, justru jangan sampai seperti pulau Galang. Forkopimda tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Riau akan dikoordinir Menteri Dalam Negeri membicarakan itu,” kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam press briefing, Selasa (12/12/2023) mengatakan, fokus saat ini menyelesaikan masalah yang ada di Aceh. Iqbal menyebut, yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya.
“Akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang tidak kunjung usai. Indonesia akan melakukan segala kemampuan, membantu agar konflik di Myanmar dapat diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan,” kata Iqbal. (zek)
